Mereka menyebut diri Towani, tetapi orang luar selalu menyebut Tolotan. Towani adalah orang-orang berani, bersikap tegas, dan berpegang prinsip. Sedangkan Tolotan, sebutan pertama kali dilontarkan oleh salah seorang raja Pangkajene (dari kalangan komunitas Towani di Amparita sendiri tak diperoleh keterangan siapa nama raja tersebut) berarti sebutan untuk orang yang berdiam di sebelah selatan, mereka yang berada di luar diri, outsider, yang lain dan bukan kita.
Komunitas Towani memang bukan bearasal dari wilayah [kekuasaan] Pangkajene melainkan dari Wajo (wilayah kekuasaan politik di sebelah timur Pangkajene). Tetapi baik orang Wajo maupun Pangkajene adalah komunitas Bugis yang cukup kental; berbahasa dan bertradisi Bugis. Problemnya adalah ketika Bugis dikonstruksi sebagai identik Islam, maka mau-tak-mau komunitas ini terlempar dari “rumah”nya sendiri.
Konon, ketika masih di Wajo, komunitas ini berkembang cukup baik, mulai sejak awal dirintis dan dikembangkan oleh I pa bere hingga beberapa waktu kemudian. Tetapi ketika Islamisasi di Wajo mulai gegap-gempita di awal abad 20, posisi dan nasib Towani mulai goyah, hingga akhirnya harus hengkang dari wilayah Wajo dan menuju ke arah barat yang kini bernama Amparita.
Beberapa sumber lisan menyebutkan sebenarnya tidak hanya Wajo saja yang menolak keberadaan Towani, tetapi juga penguasa-penguasa politik dan agama di tempat lain. Soppeng yang berdekatan dengan Wajo dan Sidrap juga pernah menolak komunitas ini.
Amparita sendiri, salah satu dari dua pusat hunian komunitas Towani, merupakan kecamatan yang berada dalam wilayah kabupaten Sidrap (sekitar 10 km tenggara kotakan terutama dari kalangan puritan dan kaum terpelajar kota.
Bahkan larangan bergaul oleh sejumlah tetangga muslim ortodok tak juga mereka acuhkan. Pangkajene, ibukota Sidrap). Di wilayah ini, komunitas Towani tersebar di beberapa desa yang menurut perkiraan salah seorang tokohnya, La Setti Unge, berjumlah 7000 orang.
Dengan kesibukan sehari-hari bertani, berladang, dan sebagian kecil berdagang, mereka hidup terbuka, tidak ekslusif, berinteraksi dengan yang lain dan juga mengikuti program-program modern seperti sekolah. Meskipun demikian, mereka tetap harus menerima berbagai konstruksi, stereotype, dan anggapan-anggapan minor lain yang tak menguntungkan.
Tak jelas bagaimana prosesnya dan siapa saja yang berperan di dalamnya, tiba-tiba komunitas yang sama sekali tidak atheis ini, awal tahun 1966, dikategori sebagai komunis dan pendukung setia Partai Komunis Indonesia (PKI).
Sweeping Zebra oleh militer yang di sanamappakenga hampir menggilas sebagian besar komunitas ini. Bukan itu saja, ajaran Towani juga dipandang bertentangan dengan pancasila (La Setti menyebut pancatunggal). Oleh karena itu, ajaran ini dinyatakan dilarang, komunitasnya dibubarkan dan seluruh kitab-kitab sucinya dibakar.
“Kami para tetua Towani di sini dibawa ke Kodim, kemudian ke Kodam, ditahan beberapa minggu dan selama itu pula kami ditanya-tanya macam-macam”, kisah La Setti. Apakah tidak disiksa? “ya, ditakut-takuti, dipaksa, dan diancam”, jawabnya. “Karena alasan kategori itu menyentuh ajaran Towani yang kemudian dibubarkan, maka seluruh aktivitas ritual salah satu Bugis kuno ini terpaksa berhenti. Bahkan sebutan Towani atau Tolotan pun, setelah itu, menjadi menakutkan, karena sebutan itu tak pernah lengah dari sorot sebagai komunis. dikenal
Selang beberapa waktu kemudian, ketika api ajaran Towani dalam diri setiap warganya tak juga padam, pemerintah mengalihkan persoalan ini ke dalam bingkai agama resmi. Seperti halnya kepercayaan lain di Indonesia (waktu itu), tak ada pilihan lain kecuali bernaung dan menganut salah satu dari 5 agama yang diresmikan oleh negara. Kalau tidak, sebagai ancamannya dikategori tak beragama dan berarti komunis, maka penganutnya tak diberi tempat sama sekali di bumi Indonesia. Towani, melalui proses cukup berbelit, akhirnya disyahkan melalui SK Dirjen Hindu Departemen Agama RI nomor 6 tahun 1966 sebagai salah satu aliran dalam agama Hindu
Tak ada jalan lain bagi komunitas Towani kecuali pasrah dan menerima (tak sesungguhnya) keputusan pemerintah itu. Mereka memang harus memakai “baju” Hindu terutama dalam hal menyangkut administrasi (KTP dan surat-surat resmi lain), tetapi dalam keseharian mereka tetaplah sebagai Towani yang jujur, konsekuen, sabar, dan menghormati orang lain. “Towani tetaplah Towani”, tandas La Setti ketika mengakhir bincang-bincang dengan DESANTARA.
Sumber : http://www.desantara.org/06-2008/343/towani-tolotan-nasibmu-kini/
Komunitas Towani memang bukan bearasal dari wilayah [kekuasaan] Pangkajene melainkan dari Wajo (wilayah kekuasaan politik di sebelah timur Pangkajene). Tetapi baik orang Wajo maupun Pangkajene adalah komunitas Bugis yang cukup kental; berbahasa dan bertradisi Bugis. Problemnya adalah ketika Bugis dikonstruksi sebagai identik Islam, maka mau-tak-mau komunitas ini terlempar dari “rumah”nya sendiri.
Konon, ketika masih di Wajo, komunitas ini berkembang cukup baik, mulai sejak awal dirintis dan dikembangkan oleh I pa bere hingga beberapa waktu kemudian. Tetapi ketika Islamisasi di Wajo mulai gegap-gempita di awal abad 20, posisi dan nasib Towani mulai goyah, hingga akhirnya harus hengkang dari wilayah Wajo dan menuju ke arah barat yang kini bernama Amparita.
Beberapa sumber lisan menyebutkan sebenarnya tidak hanya Wajo saja yang menolak keberadaan Towani, tetapi juga penguasa-penguasa politik dan agama di tempat lain. Soppeng yang berdekatan dengan Wajo dan Sidrap juga pernah menolak komunitas ini.
Amparita sendiri, salah satu dari dua pusat hunian komunitas Towani, merupakan kecamatan yang berada dalam wilayah kabupaten Sidrap (sekitar 10 km tenggara kotakan terutama dari kalangan puritan dan kaum terpelajar kota.
Bahkan larangan bergaul oleh sejumlah tetangga muslim ortodok tak juga mereka acuhkan. Pangkajene, ibukota Sidrap). Di wilayah ini, komunitas Towani tersebar di beberapa desa yang menurut perkiraan salah seorang tokohnya, La Setti Unge, berjumlah 7000 orang.
Dengan kesibukan sehari-hari bertani, berladang, dan sebagian kecil berdagang, mereka hidup terbuka, tidak ekslusif, berinteraksi dengan yang lain dan juga mengikuti program-program modern seperti sekolah. Meskipun demikian, mereka tetap harus menerima berbagai konstruksi, stereotype, dan anggapan-anggapan minor lain yang tak menguntungkan.
Tak jelas bagaimana prosesnya dan siapa saja yang berperan di dalamnya, tiba-tiba komunitas yang sama sekali tidak atheis ini, awal tahun 1966, dikategori sebagai komunis dan pendukung setia Partai Komunis Indonesia (PKI).
Sweeping Zebra oleh militer yang di sanamappakenga hampir menggilas sebagian besar komunitas ini. Bukan itu saja, ajaran Towani juga dipandang bertentangan dengan pancasila (La Setti menyebut pancatunggal). Oleh karena itu, ajaran ini dinyatakan dilarang, komunitasnya dibubarkan dan seluruh kitab-kitab sucinya dibakar.
“Kami para tetua Towani di sini dibawa ke Kodim, kemudian ke Kodam, ditahan beberapa minggu dan selama itu pula kami ditanya-tanya macam-macam”, kisah La Setti. Apakah tidak disiksa? “ya, ditakut-takuti, dipaksa, dan diancam”, jawabnya. “Karena alasan kategori itu menyentuh ajaran Towani yang kemudian dibubarkan, maka seluruh aktivitas ritual salah satu Bugis kuno ini terpaksa berhenti. Bahkan sebutan Towani atau Tolotan pun, setelah itu, menjadi menakutkan, karena sebutan itu tak pernah lengah dari sorot sebagai komunis. dikenal
Selang beberapa waktu kemudian, ketika api ajaran Towani dalam diri setiap warganya tak juga padam, pemerintah mengalihkan persoalan ini ke dalam bingkai agama resmi. Seperti halnya kepercayaan lain di Indonesia (waktu itu), tak ada pilihan lain kecuali bernaung dan menganut salah satu dari 5 agama yang diresmikan oleh negara. Kalau tidak, sebagai ancamannya dikategori tak beragama dan berarti komunis, maka penganutnya tak diberi tempat sama sekali di bumi Indonesia. Towani, melalui proses cukup berbelit, akhirnya disyahkan melalui SK Dirjen Hindu Departemen Agama RI nomor 6 tahun 1966 sebagai salah satu aliran dalam agama Hindu
Tak ada jalan lain bagi komunitas Towani kecuali pasrah dan menerima (tak sesungguhnya) keputusan pemerintah itu. Mereka memang harus memakai “baju” Hindu terutama dalam hal menyangkut administrasi (KTP dan surat-surat resmi lain), tetapi dalam keseharian mereka tetaplah sebagai Towani yang jujur, konsekuen, sabar, dan menghormati orang lain. “Towani tetaplah Towani”, tandas La Setti ketika mengakhir bincang-bincang dengan DESANTARA.
Sumber : http://www.desantara.org/06-2008/343/towani-tolotan-nasibmu-kini/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar